Program percepatan pembangunan desa—mulai dari Desaku Maju, Dana Desa, hingga dorongan investasi swasta—telah menciptakan peluang besar bagi kemajuan desa di Indonesia. Namun, beragam evaluasi menunjukkan masih banyak hambatan internal yang membuat pencapaian target peningkatan status desa dan kinerja BUMDes melambat. Artikel ini membedah akar masalah tersebut dengan fokus pada kelemahan di tingkat individu, kelembagaan, dan ekosistem pendukung.
1 Kelemahan pada Tingkat Individu
| Aspek | Gejala di Lapangan | Dampak terhadap Desa & BUMDes |
|---|---|---|
| Kompetensi Teknis | • SDM perangkat desa tidak familiar dengan akuntansi, pemasaran digital, atau manajemen proyek.• Pengurus BUMDes minim pengalaman usaha. | • Laporan keuangan tidak akurat.• Inovasi bisnis berjalan lambat atau gagal scale‑up. |
| Integritas | • Konflik kepentingan dalam pengadaan barang/jasa.• Penyimpangan dana operasional desa. | • Menggerus kepercayaan masyarakat dan investor.• Membuka ruang potensi korupsi. |
| Mindset & Motivasi | • Orientasi jangka pendek: “yang penting terserap”.• Sindrom comfort zone—lebih senang “duduk termangu” daripada berinovasi. | • Minim inisiatif, program copy‑paste tanpa adaptasi.• Target mandiri terlambat dicapai. |
2 Kelembagaan: Perangkat Desa & BUMDes
- Struktur Gemuk namun Lemah Eksekusi — Banyak jabatan, sedikit performer; keputusan sering tertunda.
- Dokumen Perencanaan ≠ Implementasi — RPJMDes dan RAB BUMDes bagus di kertas, namun monitoring terbatas.
- Ketergantungan pada Satu Tokoh — Ketika kepala desa atau direktur BUMDes pasif, organisasi ikut stagnan.
- Keterputusan Data & Sistem — Sistem informasi desa belum saling terhubung secara fungsional. Tindak lanjut padanan data dari desa ke tingkat kecamatan dan provinsi minim, tidak ada mekanisme pembaruan data yang berkelanjutan, dan sulit membangun dasbor terpadu untuk perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis data.
3 Ekosistem Pendukung dan Regulasi
| Kendala | Keterangan |
|---|---|
| Tidak Sinkronnya Instruksi dari Pusat ke Desa | Banyak konflik dan kepentingan pribadi di tingkat kabupaten membuat kebijakan pusat tidak diterjemahkan secara utuh di level desa. Ini memicu orientasi keuntungan pribadi, bukan kepentingan pembangunan desa. |
| Siklus Anggaran Pendek | Evaluasi dana desa = serapan, bukan outcome jangka panjang. |
| Terbatasnya Akses Pasar | Kanal distribusi hasil produk desa masih dikuasai tengkulak; e‑commerce desa belum masif. |
| Minim Insentif Kinerja | Skema reward–punishment bagi pengurus BUMDes belum jelas sehingga motivasi rendah. |
4 Budaya Kerja: Integritas, Konsistensi, Kecepatan
“Execution eats strategy for breakfast.” —Tanpa budaya eksekusi, bahkan strategi terbaik pun gagal.
- Integritas: Transparansi rendah memicu moral hazard.
- Konsistensi: Kegiatan tahun pertama sering tidak berlanjut di tahun berikutnya.
- Kecepatan: Proses lelang, izin, dan administrasi berbelit—menghabiskan momentum investasi.
5 Dampak Akumulatif
- Target Desa Mandiri Melambat — Jumlah desa tertinggal menurun, tetapi desa mandiri naiknya flat.
- BUMDes Banyak “Usaha Plang” — Ada papan nama, omzet nihil.
- Kepercayaan Investor Menyusut — Kemitraan swasta berhenti di tahap MoU.
- Brain Drain — Pemuda desa memilih migrasi karena kurang peluang kerja berkualitas.
6 Arah Perbaikan dan Rekomendasi Aksi Kecil Nan Cepat
| Rekomendasi | Aksi Mikro yang Bisa Dimulai Besok |
|---|---|
| Inkubasi Kompetensi Berkelanjutan & Terarah | 1. Pendampingan berkala bagi pengurus BUMDes.2. Peningkatan kompetensi manajemen bisnis melalui pelatihan teknis terfokus.3. Pengembangan kompetensi berbasis peran dan kebutuhan lokal. |
| Rencana Aksi Dampak Sosial Berbasis Digital | Bentuk skema ekonomi berbagi untuk mengajak partisipasi warga dalam kegiatan produktif, ditunjang dengan sistem digital yang memantau partisipasi, transparansi, dan distribusi manfaat. |
| Reward–Punishment | Skor kinerja bulanan perangkat desa terhubung ke insentif tunjangan. |
| Sistem Eksekusi 100‑Day | Setiap unit menetapkan “3 Deliverables 100 Hari” dan dipublikasikan di balai desa. |
| Kolaborasi Multi‑Pihak | Matchmaking rutin antara BUMDes dan offtaker swasta di tingkat kabupaten. |
7 Penutup
Pembangunan desa bukan sekadar menyalurkan dana atau memasang papan proyek. Tantangan terbesarnya terletak pada manusia—pada integritas, konsistensi, dan kecepatan mengeksekusi hal‑hal kecil yang justru menentukan perubahan besar. Selama perangkat desa dan pengurus BUMDes masih memilih “duduk termangu”, impian desa mandiri akan tetap menjadi slogan. Saatnya menyalakan semangat eksekusi: mulai hari ini, mulai dari diri sendiri, mulai dari tugas terkecil—dan biarkan desa tumbuh berkelanjutan.